Berita Harian

TEMPO.CO, Tak cukup waktu membahas penilaian Pemilu 2024, DPR dan KPU akan kembali bertemu pekan depan.  Jakarta – Komisi II DPR RI kembali menjadwalkan rapat kerja sama dengan penyelenggara pemilu pada Senin pekan depan, 1 April 2024. Pasalnya, rapat digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengawas pemilu. Badan (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) pada hari ini, Senin 25 Maret 2024, belum dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, DPR akan mengalokasikan waktu satu atau dua hari penuh untuk analisis pemilu 2024 selanjutnya. “Pagi, siang, malam, dua hari, ke depan. Sebenarnya kami ingin mengusut tuntas, kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai pertemuan hari ini.

Tak cukup waktu membahas penilaian Pemilu 2024, DPR dan KPU akan kembali bertemu pekan depan.  Dalam rapat hari ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah merilis laporan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, ada presentasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili pemerintah.

Doli mengatakan, rapat selanjutnya akan diisi tanya jawab dan masukan dari anggota DPR kepada penyelenggara pemilu. “Dulu cerita ini hanya cerita lengkap Bawaslu, KPU dan sebagainya. Tentu akan kita kembangkan di sesi tanya jawab dan sebagainya,” kata politikus Golkar itu, kata Partai itu. Menurut Doli, salah satu yang akan diusut Komisi II adalah penggunaan Sirekap KPU pada Pemilu 2024. Sebab, kata dia, Sirekap awalnya tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, namun KPU mengubah susunannya. . . . “Saat itu kami bertanya kenapa tiba-tiba tidak ada Sirekap, padahal Sirekap tiba-tiba muncul,” kata Doli.

Ia mengatakan, saat itu KPU yakin akan tetap menggunakan Sirekap karena sistemnya sudah dibangun. Namun, kata Doli, hal itu membuat segalanya menjadi lebih rumit.

Menurut Doli, keberadaan Sirekap pada Pemilu 2024 terkadang menimbulkan kebingungan meski digunakan. Ia juga mengatakan, mengingat penggunaan sistem digital dalam pemilu atau pemungutan suara elektronik akan menjadi salah satu hal penting dalam rapat perwakilan mendatang.

Rapat hari ini ditunda karena Komisi II juga ada rapat dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan rencananya. Selain itu, Doli mengaku akan mengikuti agenda para konspirator DPR atau Bamus.

Liputan6.com, Surabaya – Direktur Jenderal PT PLN (Persero) UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo mengatakan situasi kelistrikan sudah dipastikan aman dan tidak terkena dampak gempa Tuban.

Agus mengatakan, sejak gempa pertama terjadi sekitar pukul 11.22 WIB, pegawai PLN sudah berada di lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada jaringan atau infrastruktur listrik yang terdampak pada sistem kelistrikan di wilayah Tuban, Bawean, Surabaya dan sekitarnya. “Petugas kami terus memantau kondisi kelistrikan di wilayah Tuban, Bawean, Surabaya dan sekitarnya pascagempa. Saat ini, belum ada jaringan atau gardu listrik dalam kondisi baik. Terdampak gempa,” ujarnya, Jumat malam (22/3/2021). 2024). PLN mengimbau masyarakat mewaspadai bahaya listrik jika terjadi bencana. Warga bisa mematikan listrik sendiri melalui mini Circuit Breaker (MCB) kWh meter. Untuk mengetahui informasi terkini atau berkas pengaduan seputar ketenagalistrikan, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi PLN Mobile.

Sementara itu, Regional Manager Comm, Rail & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi membenarkan, pasokan BBM dan LPG hingga berita ini diturunkan masih normal. “Seluruh perusahaan distribusi BBM dan LPG di Tuban dan Pantura, Jawa Timur, masih berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Ahad mengatakan seluruh pusat distribusi BBM dan LPG hingga tingkat perwakilan masih berfungsi dengan baik. “Semua fasilitas yang ada di kawasan Pantura sudah kami periksa,” kata Ahad. Dari Terminal BBM Tuban, Terminal Terpadu Surabaya, Depo LPG MEM Gresik dan seluruh SPBU, petugas pelayanan publik tidak aman,” kata Ahad. Di Kabupaten Tuban sendiri terdapat beberapa fasilitas Pertamina Patra Niaga antara lain 1 stasiun BBM, 31 SPBU, 2 SPBU nelayan, 4 SPBE, 1 depo tabung, dan 30 agen LPG.

“10 SPBU dan Pertashop di Pantura Tuban juga bagus. “Tidak ada gangguan pasokan BBM dan LPG, semuanya tetap berjalan dengan baik,” kata Minggu.

Namun masyarakat tidak boleh terpengaruh hoaks dan tetap mendapatkan informasi resmi mengenai proyek-proyek Pertamina melalui call center 135, jejaring sosial @pertamina @pertaminapatraniaga, dan @patraniaga.jatimbalinus. “Kami menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu banyak membeli bahan bakar atau elpiji.” “Kami terus mengkaji situasi terkini dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya,” pungkas Minggu.

TEMPO.CO, Musim panas telah kembali, libur lebaran di Yogyakarta dinantikan datangnya musim hujan lagi  Yogyakarta – Musim panas di Yogyakarta seharusnya sudah berlalu, meski pada akhir Maret curah hujan sudah mulai berkurang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Yogyakarta menyebutkan musim kemarau di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY diperkirakan terjadi pada awal Mei atau 1 Mei, bukan pada April. Daerah DIY yang mengalami musim kemarau pada awal Mei antara lain Kabupaten Sleman bagian utara, Kabupaten Kulon Progo bagian utara, Kabupaten Gunungkidul Tengah dan Selatan, Kota Yogyakarta, kata Direktur Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Warjono, Rabu, 20 Maret 2024.

Musim panas telah kembali, libur lebaran di Yogyakarta dinantikan datangnya musim hujan lagi  Jika merujuk pada masa libur bersama dan perayaan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, sektor DIY saat ini masih memasuki musim hujan. Menurut BMKG, perubahan atau masa peralihan dari hujan ke kemarau inilah yang patut kita waspadai. Terutama bagi mereka yang mudik saat Idul Fitri. “Pada masa peralihan monsun ke musim panas, yaitu April hingga Mei, kita harus mewaspadai kemungkinan terjadinya cuaca buruk, peningkatan intensitas hujan lebat, dan banjir yang disertai petir dan angin kencang,” kata Warjono.

Kondisi cuaca yang berubah-ubah mirip dengan yang terjadi minggu ini. Meski awal pekan ini pertumbuhan awan terpantau satelit kecil, namun kondisi cuaca cerah dan awan tersebut hanya bertahan hingga 21 Maret 2024.

Prakiraan cuaca DIY selama tiga hari yang dikeluarkan BMKG menunjukkan pada 22-23 Maret 2024, hujan sedang, kebakaran, dan angin kencang akan kembali terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulonprogo bagian utara. Minimnya curah hujan pada akhir Maret ini, kata Warjono, disebabkan oleh rendahnya pusat tekanan di wilayah barat dan utara Australia, yang diikuti dengan perambatan atau divergensi angin saat ini di wilayah tersebut. Pulau Jawa dan perairan Selatan Pulau Jawa. Pengamatan Osilasi Madden Julian tersedia pada pukul 7 malam (Pasifik Barat). “Situasi ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap cloud computing di Indonesia, termasuk Yogyakarta,” ujarnya.

Namun demikian, suhu laut atau SML, baik harian maupun mingguan, di Laut Jawa dan Samudera Hindia di selatan Jawa terpantau hangat antara 29 hingga 32 derajat Celcius. Anomali SML ditemukan positif atau hangat sehingga meningkatkan potensi penguapan atau kadar air di atmosfer wilayah DIY.

TEMPO.CO, 7 anggota PPLN nonaktif asal Kuala Lumpur akan memberikan perlindungannya hari ini Jakarta – Penasehat hukum tujuh anggota non-eksekutif Komisi Pemilihan Umum Internasional atau PPLN Kuala Lumpur akan mengajukan permohonan atau pembelaan terhadap tuntutan Jaksa Agung.

Tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif dituduh merusak surat suara pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Jaksa memerintahkan mereka divonis enam tahun penjara dan denda Rp10 juta atas dugaan tindak pidana perusakan pemilu.

7 anggota PPLN nonaktif asal Kuala Lumpur akan memberikan perlindungannya hari ini Tentu saja kami akan memberikan pembelaan dan menanggapi permintaan JPU, kata penasihat hukum terdakwa VII Masduki Khamdan Muhammad, Akbar Hidayatullah, saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, 19 Maret 2024. . Akbar mengatakan, jika majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan yang didakwakan melanggar Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, maka akan menjadi kabar buruk bagi penegakan hukum pemilu.

Pasal tersebut menjelaskan, siapa pun yang dengan sengaja melanggar hukum dengan memalsukan data pemilih dalam daftar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp72 juta. “Mengerikan, bisa menjadi preseden buruk,” kata Akbar.

Akbar berdalih, jaksa tidak bisa membuktikan kasus pelanggaran Pasal 544 di persidangan. Ia mencontohkan: Jaksa mendakwa para terdakwa memalsukan data pemilih, namun tidak ada data serupa untuk menentukan apakah data tersebut palsu.

Misalnya, tidak ada bukti dari data yang disembunyikan, dari data asli dan detailnya, kata Akbar. Jaksa menuntut 7 anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif

Jaksa Agung mendakwa tujuh terdakwa pemalsuan daftar pemilih pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, enam bulan penjara dan denda Rp10 juta atau tiga bulan. Jaksa mengatakan, seluruh terdakwa terbukti melanggar hukum dengan merusak dan menambah atau menghapus surat suara pada pemilu Kuala Lumpur. Atau tidak dilakukan karena masa persidangan satu tahun setelah putusan tidak ada pelanggaran pidana lain, kata pengacara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa malam, 19 Maret 2025. Jaksa juga menyebut secara spesifik terdakwa VII Masduki. Khamdan Muhammad punya satu keinginan. Sebelumnya, tujuh anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur didakwa melakukan pemalsuan data daftar pemilih asing pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia akibat politisasi partai politik. Mereka adalah Presiden PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, Anggota Divisi Keuangan PPLN Kuala Lumpur Tita Octavia Cahya Rahayu, Anggota Divisi Data dan Informasi PPLN Kuala Lumpur Dicky Saputra, Anggota Divisi SDM PPLN Kuala Lumpur Aprijon, Anggota Divisi Sosialisasi PPLN Kuala Lumpur. Puji Sumarsono, anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu PPLN Kuala Lumpur Khalil, dan mantan anggota Divisi Logistik PPLN Kuala Lumpur Masduki Khamdan Muhammad. Sebelum JPU mengumumkan dakwaannya, JPU menjelaskan peristiwa yang memperparah kasus ketujuh orang tersebut, yakni PPLN tidak menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku.

Tepatnya untuk dakwaan VII, Masduki Khamdan Muhammad, kuasa hukum mengatakan ia menggunakan kewenangannya dengan memanggil pegawai untuk memperbarui data pemilih atau verifikasi pemilu yang terkait dengan proses pemungutan suara. data cocok dari awal sampai akhir, itu tidak bagus. Lebih lanjut, jaksa juga menilai Masduki tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa. “Panggilan penyidikan tidak dijawab setelah DPO ditunjuk,” kata pengacara tersebut. Sedangkan tudingan ketujuh orang tersebut adalah melakukan tindak pidana pemilu sejak awal hingga pemungutan suara dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan persetujuan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sedangkan pemilu baru akan digelar di Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. Tak hanya itu, pengacara juga menilai pemecatan anggota PPLN dan tindakan kooperatif mereka dalam penyidikan dan persidangan juga menjadi faktor yang seharusnya meringankan tuntutan tersebut. “Ini tidak rumit,” kata pengacara itu. Selain itu, kata kuasa hukum, status doktor beberapa orang yang tidak bekerja di PPLN juga akan diperhitungkan. Khusus dakwaan II dan III, pengacara menilai mereka mempunyai kewajiban terhadap keluarga, anak, dan pasangannya.