Berita Harian

Liputan6.com, Jakarta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengapresiasi atas kepatuhan seluruh pengguna jasa penyeberangan yang telah mempersiapkan perjalanan sejak jauh hari, khususnya membeli tiket ferry secara mandiri via Ferizy ataupun mitra resmi pada periode layanan arus balik Angkutan Lebaran 2024 ini.

“Pada periode Hari Lebaran Rabu (10/4) atau H hingga Minggu (14/4) atau H+3 data kami mencatat bahwa hanya terdapat sekitar 1.800 atau 1,8 persen pengguna jasa yang datang ke pelabuhan dengan kondisi tanpa tiket pada hari kedatangan untuk menyeberang,” ungkap Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dikutip Rabu (17/4/2024).

Menurut Ira, hal ini pencapaian positif dimana arus balik penyeberangan berjalan lancar dan terkendali. “Artinya, secara data akumulatif, pemudik bertiket yang tiba di pelabuhan Bakauheni saat arus balik mencapai 98,2 persen. Bila dibandingkan arus mudik dimana jumlah tidak bertiket mencapai 32 persen atau sekitar 19.000 kendaraan,” tuturnya menyebutkan.

Selain itu, lanjut Ira, untuk mendukung kelancaran layanan arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera menuju Jawa diperlukan kesadaran kolektif khususnya pengguna jasa pada saat peak season seperti saat puncak arus mudik maupun balik. “Pencapaian pada arus balik Lebaran ini luar biasa, dimana sosialisasi massif kami direspon positif oleh pengguna jasa yang patuh untuk membeli tiket maksimal H-1 keberangkatan dan tiba di pelabuhan sesuai jadwal,” tegasnya lagi.

Selain itu, konsistensi penerapan sistem penundaan (delaying system) melalui penyediaan titik zona penyangga (buffer zone) di rest area juga menjadi key success dalam kelancaran arus balik sebagai upaya menyeimbangkan antara kapasitas pelabuhan yang tersedia dengan jumlah kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan.

Apresiasi dalam penerapan delaying system juga diberikan kepada jajaran Polda Lampung yang telah menetapkan tiga kategori yakni hijau, kuning dan merah. Dimana pelaksanaan delaying system ini diterapkan jika kendaraan sudah melebihi jumlah kapasitas, dan akan dimaksimalkan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 13-16 April 2024.

“Delaying system ini secara optimal dengan memperhitungkan secara detail dari jumlah kendaraan yang akan kembali, kapasitas dan jumlah kapal, waktu tempuh dan bongkar muat, kapasitas rest area dan buffer zone di jalan lintas serta fasilitas pendukungnya,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika beberapa waktu lalu.

Kepadatan Kendaraan

Dijelaskan dia, kategori tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan situasi kepadatan kendaraan. Kategori hijau berarti dalam kategori normal, kategori kuning ini apabila antrian sudah 1 kilometer dari pintu gerbang pelabuhan.

“Delaying system diterapkan dengan mengaktifkan 5 rest area dan 4 buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur. Kemudian, kategori merah apabila antrian sudah 4 kilometer menjelang pintu gerbang, jadi ini semua rest area dan buffer zone kita aktifkan bersama. Kontigensi yang lain juga sudah kita siapkan,” papar Helmy.

Selama arus balik Lebaran, rest area yang disiapkan menuju Pelabuhan Bakauheni mulai dari Rest Area KM.87B, KM.67B, KM.49B, KM.33B, KM.20B, Jalur Arteri Gayam, Kantor Lama Balai Karantian Pertanian, RM Gunung Jati, dll

TEMPO.CO, Tak cukup waktu membahas penilaian Pemilu 2024, DPR dan KPU akan kembali bertemu pekan depan.  Jakarta – Komisi II DPR RI kembali menjadwalkan rapat kerja sama dengan penyelenggara pemilu pada Senin pekan depan, 1 April 2024. Pasalnya, rapat digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengawas pemilu. Badan (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) pada hari ini, Senin 25 Maret 2024, belum dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, DPR akan mengalokasikan waktu satu atau dua hari penuh untuk analisis pemilu 2024 selanjutnya. “Pagi, siang, malam, dua hari, ke depan. Sebenarnya kami ingin mengusut tuntas, kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai pertemuan hari ini.

Tak cukup waktu membahas penilaian Pemilu 2024, DPR dan KPU akan kembali bertemu pekan depan.  Dalam rapat hari ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah merilis laporan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, ada presentasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili pemerintah.

Doli mengatakan, rapat selanjutnya akan diisi tanya jawab dan masukan dari anggota DPR kepada penyelenggara pemilu. “Dulu cerita ini hanya cerita lengkap Bawaslu, KPU dan sebagainya. Tentu akan kita kembangkan di sesi tanya jawab dan sebagainya,” kata politikus Golkar itu, kata Partai itu. Menurut Doli, salah satu yang akan diusut Komisi II adalah penggunaan Sirekap KPU pada Pemilu 2024. Sebab, kata dia, Sirekap awalnya tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, namun KPU mengubah susunannya. . . . “Saat itu kami bertanya kenapa tiba-tiba tidak ada Sirekap, padahal Sirekap tiba-tiba muncul,” kata Doli.

Ia mengatakan, saat itu KPU yakin akan tetap menggunakan Sirekap karena sistemnya sudah dibangun. Namun, kata Doli, hal itu membuat segalanya menjadi lebih rumit.

Menurut Doli, keberadaan Sirekap pada Pemilu 2024 terkadang menimbulkan kebingungan meski digunakan. Ia juga mengatakan, mengingat penggunaan sistem digital dalam pemilu atau pemungutan suara elektronik akan menjadi salah satu hal penting dalam rapat perwakilan mendatang.

Rapat hari ini ditunda karena Komisi II juga ada rapat dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan rencananya. Selain itu, Doli mengaku akan mengikuti agenda para konspirator DPR atau Bamus.

Liputan6.com, Surabaya – Direktur Jenderal PT PLN (Persero) UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo mengatakan situasi kelistrikan sudah dipastikan aman dan tidak terkena dampak gempa Tuban.

Agus mengatakan, sejak gempa pertama terjadi sekitar pukul 11.22 WIB, pegawai PLN sudah berada di lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada jaringan atau infrastruktur listrik yang terdampak pada sistem kelistrikan di wilayah Tuban, Bawean, Surabaya dan sekitarnya. “Petugas kami terus memantau kondisi kelistrikan di wilayah Tuban, Bawean, Surabaya dan sekitarnya pascagempa. Saat ini, belum ada jaringan atau gardu listrik dalam kondisi baik. Terdampak gempa,” ujarnya, Jumat malam (22/3/2021). 2024). PLN mengimbau masyarakat mewaspadai bahaya listrik jika terjadi bencana. Warga bisa mematikan listrik sendiri melalui mini Circuit Breaker (MCB) kWh meter. Untuk mengetahui informasi terkini atau berkas pengaduan seputar ketenagalistrikan, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi PLN Mobile.

Sementara itu, Regional Manager Comm, Rail & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi membenarkan, pasokan BBM dan LPG hingga berita ini diturunkan masih normal. “Seluruh perusahaan distribusi BBM dan LPG di Tuban dan Pantura, Jawa Timur, masih berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Ahad mengatakan seluruh pusat distribusi BBM dan LPG hingga tingkat perwakilan masih berfungsi dengan baik. “Semua fasilitas yang ada di kawasan Pantura sudah kami periksa,” kata Ahad. Dari Terminal BBM Tuban, Terminal Terpadu Surabaya, Depo LPG MEM Gresik dan seluruh SPBU, petugas pelayanan publik tidak aman,” kata Ahad. Di Kabupaten Tuban sendiri terdapat beberapa fasilitas Pertamina Patra Niaga antara lain 1 stasiun BBM, 31 SPBU, 2 SPBU nelayan, 4 SPBE, 1 depo tabung, dan 30 agen LPG.

“10 SPBU dan Pertashop di Pantura Tuban juga bagus. “Tidak ada gangguan pasokan BBM dan LPG, semuanya tetap berjalan dengan baik,” kata Minggu.

Namun masyarakat tidak boleh terpengaruh hoaks dan tetap mendapatkan informasi resmi mengenai proyek-proyek Pertamina melalui call center 135, jejaring sosial @pertamina @pertaminapatraniaga, dan @patraniaga.jatimbalinus. “Kami menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu banyak membeli bahan bakar atau elpiji.” “Kami terus mengkaji situasi terkini dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya,” pungkas Minggu.

TEMPO.CO, Musim panas telah kembali, libur lebaran di Yogyakarta dinantikan datangnya musim hujan lagi  Yogyakarta – Musim panas di Yogyakarta seharusnya sudah berlalu, meski pada akhir Maret curah hujan sudah mulai berkurang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Yogyakarta menyebutkan musim kemarau di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY diperkirakan terjadi pada awal Mei atau 1 Mei, bukan pada April. Daerah DIY yang mengalami musim kemarau pada awal Mei antara lain Kabupaten Sleman bagian utara, Kabupaten Kulon Progo bagian utara, Kabupaten Gunungkidul Tengah dan Selatan, Kota Yogyakarta, kata Direktur Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Warjono, Rabu, 20 Maret 2024.

Musim panas telah kembali, libur lebaran di Yogyakarta dinantikan datangnya musim hujan lagi  Jika merujuk pada masa libur bersama dan perayaan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, sektor DIY saat ini masih memasuki musim hujan. Menurut BMKG, perubahan atau masa peralihan dari hujan ke kemarau inilah yang patut kita waspadai. Terutama bagi mereka yang mudik saat Idul Fitri. “Pada masa peralihan monsun ke musim panas, yaitu April hingga Mei, kita harus mewaspadai kemungkinan terjadinya cuaca buruk, peningkatan intensitas hujan lebat, dan banjir yang disertai petir dan angin kencang,” kata Warjono.

Kondisi cuaca yang berubah-ubah mirip dengan yang terjadi minggu ini. Meski awal pekan ini pertumbuhan awan terpantau satelit kecil, namun kondisi cuaca cerah dan awan tersebut hanya bertahan hingga 21 Maret 2024.

Prakiraan cuaca DIY selama tiga hari yang dikeluarkan BMKG menunjukkan pada 22-23 Maret 2024, hujan sedang, kebakaran, dan angin kencang akan kembali terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulonprogo bagian utara. Minimnya curah hujan pada akhir Maret ini, kata Warjono, disebabkan oleh rendahnya pusat tekanan di wilayah barat dan utara Australia, yang diikuti dengan perambatan atau divergensi angin saat ini di wilayah tersebut. Pulau Jawa dan perairan Selatan Pulau Jawa. Pengamatan Osilasi Madden Julian tersedia pada pukul 7 malam (Pasifik Barat). “Situasi ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap cloud computing di Indonesia, termasuk Yogyakarta,” ujarnya.

Namun demikian, suhu laut atau SML, baik harian maupun mingguan, di Laut Jawa dan Samudera Hindia di selatan Jawa terpantau hangat antara 29 hingga 32 derajat Celcius. Anomali SML ditemukan positif atau hangat sehingga meningkatkan potensi penguapan atau kadar air di atmosfer wilayah DIY.

TEMPO.CO, 7 anggota PPLN nonaktif asal Kuala Lumpur akan memberikan perlindungannya hari ini Jakarta – Penasehat hukum tujuh anggota non-eksekutif Komisi Pemilihan Umum Internasional atau PPLN Kuala Lumpur akan mengajukan permohonan atau pembelaan terhadap tuntutan Jaksa Agung.

Tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif dituduh merusak surat suara pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Jaksa memerintahkan mereka divonis enam tahun penjara dan denda Rp10 juta atas dugaan tindak pidana perusakan pemilu.

7 anggota PPLN nonaktif asal Kuala Lumpur akan memberikan perlindungannya hari ini Tentu saja kami akan memberikan pembelaan dan menanggapi permintaan JPU, kata penasihat hukum terdakwa VII Masduki Khamdan Muhammad, Akbar Hidayatullah, saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, 19 Maret 2024. . Akbar mengatakan, jika majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan yang didakwakan melanggar Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, maka akan menjadi kabar buruk bagi penegakan hukum pemilu.

Pasal tersebut menjelaskan, siapa pun yang dengan sengaja melanggar hukum dengan memalsukan data pemilih dalam daftar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp72 juta. “Mengerikan, bisa menjadi preseden buruk,” kata Akbar.

Akbar berdalih, jaksa tidak bisa membuktikan kasus pelanggaran Pasal 544 di persidangan. Ia mencontohkan: Jaksa mendakwa para terdakwa memalsukan data pemilih, namun tidak ada data serupa untuk menentukan apakah data tersebut palsu.

Misalnya, tidak ada bukti dari data yang disembunyikan, dari data asli dan detailnya, kata Akbar. Jaksa menuntut 7 anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif

Jaksa Agung mendakwa tujuh terdakwa pemalsuan daftar pemilih pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, enam bulan penjara dan denda Rp10 juta atau tiga bulan. Jaksa mengatakan, seluruh terdakwa terbukti melanggar hukum dengan merusak dan menambah atau menghapus surat suara pada pemilu Kuala Lumpur. Atau tidak dilakukan karena masa persidangan satu tahun setelah putusan tidak ada pelanggaran pidana lain, kata pengacara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa malam, 19 Maret 2025. Jaksa juga menyebut secara spesifik terdakwa VII Masduki. Khamdan Muhammad punya satu keinginan. Sebelumnya, tujuh anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur didakwa melakukan pemalsuan data daftar pemilih asing pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia akibat politisasi partai politik. Mereka adalah Presiden PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, Anggota Divisi Keuangan PPLN Kuala Lumpur Tita Octavia Cahya Rahayu, Anggota Divisi Data dan Informasi PPLN Kuala Lumpur Dicky Saputra, Anggota Divisi SDM PPLN Kuala Lumpur Aprijon, Anggota Divisi Sosialisasi PPLN Kuala Lumpur. Puji Sumarsono, anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu PPLN Kuala Lumpur Khalil, dan mantan anggota Divisi Logistik PPLN Kuala Lumpur Masduki Khamdan Muhammad. Sebelum JPU mengumumkan dakwaannya, JPU menjelaskan peristiwa yang memperparah kasus ketujuh orang tersebut, yakni PPLN tidak menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku.

Tepatnya untuk dakwaan VII, Masduki Khamdan Muhammad, kuasa hukum mengatakan ia menggunakan kewenangannya dengan memanggil pegawai untuk memperbarui data pemilih atau verifikasi pemilu yang terkait dengan proses pemungutan suara. data cocok dari awal sampai akhir, itu tidak bagus. Lebih lanjut, jaksa juga menilai Masduki tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa. “Panggilan penyidikan tidak dijawab setelah DPO ditunjuk,” kata pengacara tersebut. Sedangkan tudingan ketujuh orang tersebut adalah melakukan tindak pidana pemilu sejak awal hingga pemungutan suara dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan persetujuan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sedangkan pemilu baru akan digelar di Kuala Lumpur pada 10 Maret 2024. Tak hanya itu, pengacara juga menilai pemecatan anggota PPLN dan tindakan kooperatif mereka dalam penyidikan dan persidangan juga menjadi faktor yang seharusnya meringankan tuntutan tersebut. “Ini tidak rumit,” kata pengacara itu. Selain itu, kata kuasa hukum, status doktor beberapa orang yang tidak bekerja di PPLN juga akan diperhitungkan. Khusus dakwaan II dan III, pengacara menilai mereka mempunyai kewajiban terhadap keluarga, anak, dan pasangannya.